Samarinda – Prediksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur pada 2026 memunculkan kekhawatiran serius di kalangan legislatif.
Bukan hanya karena berkurangnya angka pendapatan, tetapi karena kondisi ini dianggap sebagai peringatan penting untuk mengubah pola pengelolaan fiskal daerah yang selama ini masih bergantung pada sektor sumber daya alam.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai situasi ini harus dijadikan titik balik untuk membenahi struktur anggaran. Ia menegaskan bahwa penurunan proyeksi pendapatan daerah, dari sekitar Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun, bukan sekadar tantangan teknis melainkan masalah struktural yang membutuhkan pendekatan kebijakan lebih progresif.
“Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan Dana Bagi Hasil dari migas. Ketergantungan ini menjadikan kita rentan. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian melakukan reformasi fiskal,” ujarnya, Senim (7/7/2025).
Penurunan pendapatan tersebut, kata Hasanuddin, juga akan berdampak pada 10 kabupaten/kota di Kaltim yang selama ini menggantungkan sebagian besar belanjanya dari transfer provinsi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang terukur dan berorientasi pada layanan publik, bukan pemotongan yang membabi buta.
“Efisiensi itu perlu, tapi jangan sampai justru melemahkan pelayanan dasar. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus tetap dijaga,” jelasnya.
Untuk mengurangi tekanan fiskal, Hasanuddin mendorong optimalisasi aset milik pemerintah daerah dan penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, potensi pendapatan asli daerah bisa ditingkatkan melalui sektor-sektor non-migas seperti pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa.
“Kita punya banyak aset yang selama ini hanya diam di atas kertas. Aset dan BUMD harus dimaksimalkan agar bisa jadi sumber penerimaan nyata, bukan sekadar beban,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar aset pemerintah dimanfaatkan untuk menekan pengeluaran operasional, misalnya dalam penyediaan fasilitas bagi perangkat daerah. Langkah-langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya konsolidasi fiskal yang tidak mengorbankan arah pembangunan jangka panjang.
Lebih jauh, Hasanuddin menilai bahwa tekanan fiskal justru bisa menjadi momen penting bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kecakapan dalam tata kelola keuangan. Sebab, krisis anggaran adalah ujian sekaligus peluang untuk memperkuat fondasi kebijakan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
“APBD bukan sekadar laporan keuangan, melainkan refleksi dari arah pembangunan kita. Momentum seperti ini seharusnya mendorong kita lebih kreatif, lebih berani, dan lebih bertanggung jawab dalam merancang masa depan Kaltim,” tandasnya. (ADV DPRD KALTIM)
Penulis NA
