SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat integrasi data daerah melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Portal Satu Data yang berlangsung di D’Lounge Hotel Royal Victoria. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Bimtek diikuti operator data dari berbagai Perangkat Daerah (PD) dengan mengusung tema “Optimalisasi Portal Satu Data dalam Mendukung Kutim Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing.”
Kepala Bidang Statistik Diskominfostaper Kutim Hasanudin menyampaikan capaian pengelolaan data sepanjang 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam penginputan data tercatat mencapai 77,01 persen.
“Sebanyak 3.545 indikator telah berhasil dihimpun dari total 4.603 daftar data yang tersedia,” kata Hasanudin.
Meski demikian, ia menilai capaian tersebut belum menjadi akhir dari proses penguatan data daerah. Pemerintah telah menetapkan target yang lebih tinggi pada 2026, yakni menghimpun 3.870 indikator agar kualitas basis data semakin optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Diskominfostaper Kutim Ronny Bonar Hamonangan Siburian membacakan sambutan tertulis Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Bupati menilai sinkronisasi data antarperangkat daerah masih menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan.
“Data kita belum sempurna, masih ada yang tidak sinkron. Ini adalah tantangan yang harus kita jawab dengan kolaborasi,” demikian isi sambutan Bupati yang dibacakan Ronny.
Menurutnya, koordinasi antar-PD menjadi kunci agar informasi yang disajikan kepada masyarakat memiliki kualitas yang baik sekaligus mendukung kebutuhan pemerintah pusat.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya penyampaian data E-Kinerja (E-Kin) secara akurat. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, lanjutnya, tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan maupun profesionalisme aparatur.
Saat ini masih terdapat sekitar 1.080 data yang belum masuk ke dalam sistem. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh operator data.
Pemkab Kutim menegaskan penguatan statistik sektoral bukan hanya memenuhi kebutuhan administrasi, melainkan memastikan setiap kebijakan pembangunan disusun berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.(adv)













