Samarinda — DPRD Kalimantan Timur kembali mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan hitungan keuntungan finansial sebagai tolok ukur keberhasilan pelayanan publik. Menurut DPRD, banyak program strategis di Kaltim yang secara ekonomi tidak memberikan laba, namun memiliki dampak besar bagi kualitas hidup masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, H. Makmur HAPK, menegaskan bahwa pelayanan dasar tidak bisa diuji menggunakan logika bisnis. Ia mencontohkan pembangunan jaringan listrik hingga wilayah pedesaan yang dihuni sedikit penduduk tetap harus dilaksanakan demi pemerataan akses.
“Kalau dihitung untung-rugi, mungkin dianggap tidak layak. Tapi karena ini soal pelayanan masyarakat, tetap harus dikerjakan. Pelayanan publik tidak boleh bergantung pada hitungan bisnis,” ujar Makmur.
Ia menyebut banyak desa terpencil yang hanya memiliki puluhan rumah namun kini sudah menikmati penerangan listrik. Kondisi tersebut, katanya, menjadi bukti kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga.
“Itu menunjukkan negara hadir. Meski hanya 50 rumah, masyarakat tetap harus mendapat pelayanan dasar,” tegasnya.
Makmur juga mengapresiasi komitmen pemerintah pusat yang terus melaksanakan program berskala nasional, salah satunya penyediaan makan bergizi bagi pelajar, meskipun menghadapi sejumlah tantangan teknis di lapangan.
“Pak Prabowo tetap menjalankan program itu meski ada hambatan. Artinya, janji harus diwujudkan,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa prinsip serupa harus diterapkan di daerah. Sektor pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya, kata Makmur, tidak boleh dinilai semata dari aspek profitabilitas, melainkan dari manfaat langsung bagi warga.
Menurutnya, pola pikir pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat harus terus dijaga agar masyarakat merasakan hasil nyata dari setiap kebijakan pemerintah.(Adv/DPRD Kaltim)
