Samarinda — DPRD Kalimantan Timur menyoroti masih minimnya kontribusi sektor jasa pemanduan kapal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dewan menilai, pengelolaan alur sungai di titik-titik bawah jembatan belum sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah sehingga potensi ekonomi daerah terus terlewat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar sepuluh jembatan di Kaltim yang dilewati kapal-kapal bermuatan besar. Setiap jembatan membutuhkan layanan pemanduan dan pendampingan agar lalu lintas sungai berjalan aman. Namun, sebagian besar layanan tersebut tidak ditangani Perusda.
“Faktanya, dari semua jembatan itu hanya Jembatan Mahakam yang dikelola pemerintah. Itu pun aktivitas kapalnya masih lima sampai tujuh unit per hari, jauh di bawah potensinya,” kata Hasanuddin.
Ia menambahkan, sembilan jembatan lainnya sepenuhnya ditangani swasta atau kelompok masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat PAD dari sektor sungai tidak tercatat secara maksimal. Hasanuddin meminta agar seluruh kontrak layanan pemanduan kapal segera dialihkan kepada perusahaan daerah. Setelah berada di bawah satu pintu, Perusda bisa bekerja sama dengan operator resmi seperti Pelindo untuk memastikan standar operasional tetap terjaga.
Ia menyebut ada sederet jembatan yang berpotensi menyumbangkan pendapatan signifikan, seperti Jembatan Mahkota II, Mahulu, Kukar, Martadipura, Sanga-Sanga, Kutai Lama, Cerocok, hingga tikungan GP yang dikenal rawan insiden kapal.
“Semua infrastruktur itu dibangun memakai uang daerah. Sudah seharusnya daerah memperoleh manfaat ekonomi yang kembali ke kas pemerintah,” ujarnya.
Hasanuddin berharap penataan pengelolaan tersebut bukan hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat aspek keselamatan pelayaran melalui pengawasan satu komando di bawah Perusda.(Adv/DPRD Kaltim)
