TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan komitmen kuat terhadap transformasi digital di sektor infrastruktur melalui dukungan penuh terhadap program inovatif Sistem Informasi Data Pekerjaan Umum atau SIDA-PU.
Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Linda Juniarti, dengan Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, yang berlangsung di ruang kerjanya, Selasa (10/6/2025).
Linda menjelaskan bahwa pertemuan tersebut digelar dalam rangka memohon dukungan serta komitmen dari Pemerintah Daerah atas aksi perubahan yang tengah digagas oleh Dinas PU.
“Pak Sekda sangat mengapresiasi keberadaan aplikasi SIDA-PU ini. Harapannya, dengan penerapan aplikasi ini, kualitas pelaporan di lingkungan Dinas PU akan menjadi lebih baik, transparan, dan mudah diakses,” ujar Linda, saat di wawancarai media ini.
Lebih lanjut, Linda mengungkapkan bahwa Sekda Sunggono turut meminta agar diberikan akses langsung terhadap aplikasi SIDA-PU, khususnya untuk memantau proyek-proyek strategis bernilai besar yang dikelola Dinas PU, seperti pembangunan Jembatan 10 dan proyek infrastruktur prioritas lainnya.
“Pak Sekda ingin akses terbuka agar tidak perlu lagi meminta data langsung ke Kami, dan Beliau cukup membuka aplikasi untuk melihat perkembangan proyek-proyek strategis,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Sekda juga memberikan arahan agar pengisian pelaporan melalui SIDA-PU dijadikan kewajiban dalam perjanjian kinerja (PK) Dinas PU, sejalan dengan pelaporan e-Pantau yang telah berjalan selama ini di bawah koordinasi Bappeda.
Menurut Linda, pengintegrasian aplikasi SIDA-PU dalam PK akan mulai diupayakan pada APBD Perubahan tahun ini, dan jika belum memungkinkan, akan dipastikan masuk dalam PK tahun anggaran 2026.
“Ini adalah bentuk kewajiban baru yang kami anggap penting, khususnya bagi para PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), agar pelaporan mereka dapat tercatat dan terdokumentasi secara detail melalui sistem yang terstandar,” tambahnya.
Aplikasi SIDA-PU diharapkan menjadi tonggak baru dalam mendukung birokrasi digital yang efektif dan efisien, sekaligus menjawab tantangan pengelolaan infrastruktur yang akuntabel dan terbuka. (Adv-DPU Kukar)
