BALIKPAPAN – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memperkuat program bedah rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Bersamaan dengan program pembangunan rumah layak huni baru, program tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga berpenghasilan rendah.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengatakan pemerintah telah menyiapkan target perbaikan hingga 5.000 rumah tidak layak huni. Setiap penerima bantuan memperoleh dukungan anggaran sekitar Rp60 juta hingga Rp65 juta agar rumah yang direnovasi benar-benar layak ditempati.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan 2026 di Balikpapan. Dalam kesempatan itu, Ardiansyah juga menanggapi rencana pemerintah pusat yang tengah menyiapkan insentif fiskal bagi daerah yang memiliki inovasi di sektor perumahan.
Selain program bedah rumah, Pemkab Kutim juga menjalankan pembangunan rumah layak huni dengan target 1.000 unit yang dilaksanakan secara bertahap sekitar 200 unit setiap tahun.
“Program ini terus berjalan. Bahkan saat ini sudah ter-cover sekitar 2.000 hingga 2.600 unit dan masih bergerak. Artinya, kita tidak setengah hati dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ardiansyah, pemerintah daerah memilih menjalankan program secara mandiri karena bantuan yang diberikan dapat lebih besar dibandingkan skema bantuan pemerintah pusat. Dengan anggaran yang lebih memadai, hasil pembangunan maupun renovasi rumah dinilai lebih memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau kita ikut dengan nilai yang lebih kecil, sementara datanya sama, tentu tidak optimal. Tanpa menunggu kementerian, kita sudah bekerja langsung untuk masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, Ardiansyah menegaskan pemerintah daerah tetap membuka peluang berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam penyediaan perumahan. Menurutnya, kerja sama tetap penting selama mampu memperluas jangkauan program tanpa mengurangi kualitas bantuan yang diterima masyarakat. Prioritas utama pemerintah, kata dia, tetap memastikan warga Kutai Timur memperoleh hunian yang aman, nyaman, dan layak ditempati.(adv)
