Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengumumkan rencana strategis untuk mengangkat 2.200 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan 100 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2025. Kebijakan ini diambil seiring peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang memungkinkan alokasi anggaran untuk tenaga kerja baru di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya.
“Alhamdulillah, pada tahun 2024, PAD kita mengalami peningkatan signifikan. Hal ini memungkinkan kita mengalokasikan anggaran untuk mengangkat tenaga PPPK. Setelah melalui rapat koordinasi yang panjang, akhirnya diputuskan bahwa tahun ini kita akan mengangkat 100 CPNS dan 2.200 PPPK,” ujar Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BPKPSDM) Kota Samarinda, Julian, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kota Samarinda.
Dari total formasi PPPK yang direncanakan, sebanyak 950 dialokasikan untuk tenaga guru, sementara sisanya untuk tenaga kesehatan dan teknis. Keputusan ini, menurut Julian, didasarkan pada kebutuhan mendesak di sektor pendidikan dan kesehatan, yang selama ini menjadi perhatian utama Pemkot.
“Banyak guru yang berpindah ke jabatan struktural di organisasi perangkat daerah (OPD) lain, menyebabkan kekurangan tenaga pengajar di sekolah. Oleh karena itu, sektor pendidikan menjadi prioritas utama,” ungkap Julian.
Namun, pengangkatan formasi ini harus tetap memperhatikan regulasi yang ketat. Aturan yang berlaku membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Jika melanggar, pemerintah pusat dapat menghentikan alokasi dana penting seperti dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) migas.
“Dengan jumlah PPPK yang terdata mencapai lebih dari 5.000 orang, kami harus sangat berhati-hati. Setiap tahun, Samarinda kehilangan 400 hingga 600 pegawai akibat pensiun, meninggal dunia, atau pindah. Jadi, formasi PPPK ini diharapkan dapat terpenuhi dalam empat tahun ke depan,” tambahnya.
Proses pengangkatan tenaga PPPK kini tengah berlangsung, dan Pemkot Samarinda optimistis dapat menyelesaikan seluruh formasi sesuai jadwal. Kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama karena diharapkan mampu mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor krusial.
Dengan alokasi yang hati-hati dan prioritas yang jelas, langkah ini tak hanya memperbaiki layanan publik, tetapi juga membuka peluang peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kota Samarinda. Julian menegaskan, jika PAD terus meningkat di masa depan, formasi yang belum terpenuhi akan diusulkan kembali sesuai aturan yang berlaku. (Mujahid)
