Samarinda – Proyek revitalisasi Pulau Kumala di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menuai perhatian. Meski progres pembangunan wahana water boom diklaim telah mencapai 70 persen, kalangan legislatif menilai hal itu belum cukup menjamin keberhasilan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata unggulan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola Pulau Kumala, termasuk pola investasi dan pemanfaatan aset publik yang selama ini dinilai tidak optimal.
“Kalau kita bicara Pulau Kumala, ini bukan hal baru. Dulu nilainya mencapai ratusan miliar, tapi sampai sekarang kontribusinya terhadap pendapatan daerah sangat minim,” ungkapnya, Rabu (2/7/25).
Salehuddin menyebut, sejarah panjang pembangunan Pulau Kumala di masa lalu justru menjadi catatan penting bahwa infrastruktur tanpa pengelolaan yang matang hanya akan menjadi beban.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak kembali mengulangi kesalahan serupa.
“Sayang sekali kalau proyek sebesar ini kembali gagal karena pola pengelolaannya tidak berubah. Kita butuh terobosan, bukan hanya bangunan fisik,” tegasnya.
Menurutnya, sejumlah upaya kerja sama dengan pihak swasta sebenarnya pernah digagas, namun kandas di tengah jalan karena minimnya keseriusan dan dukungan dari pemerintah daerah. Padahal, sektor pariwisata semestinya bisa menjadi penyumbang utama PAD jika dikelola secara profesional.
“Tidak masalah bila melibatkan pihak swasta, asalkan ada kejelasan kerja sama dan dampaknya dirasakan daerah. Salah satu pengelola Jatim Park bahkan pernah tertarik, ini peluang yang seharusnya ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya sistem pemeliharaan aset yang menyebabkan banyak fasilitas publik di kawasan itu terbengkalai. Beberapa di antaranya bahkan dipindahkan atau dibiarkan rusak tanpa perbaikan.
“Ada kandang burung miliaran rupiah yang tidak digunakan. Fasilitas jembatan juga akhirnya dipindah. Ini cerminan dari buruknya sistem pemeliharaan yang tidak dirancang jangka panjang,” tuturnya.
Lebih dari sekadar fisik, kata Salehuddin, pembangunan wisata juga harus membangun ekosistem ekonomi yang menyentuh masyarakat sekitar, salah satunya dengan melibatkan dan membina pelaku UMKM.
“Kalau hanya megah tapi tidak berdampak bagi warga sekitar, itu artinya gagal. Pulau Kumala harus jadi kawasan hidup yang mendatangkan manfaat ekonomi nyata,” tegasnya.
Ia berharap, kehadiran wahana water boom bisa menjadi pemantik untuk membangkitkan kembali potensi Pulau Kumala, asal dibarengi dengan pengelolaan yang berorientasi pada hasil dan tidak lagi sekadar mengejar proyek semata.
“Jangan hanya selesai dibangun lalu dibiarkan. Perlu sistem, manajemen, dan keseriusan agar tidak jadi monumen kegagalan lagi,” tutup Salehuddin.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
