Samarinda — Persoalan kelangkaan dan distribusi pupuk subsidi kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi II, Guntur, menilai keluhan petani menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan, terutama karena kewenangan penyaluran berada sepenuhnya di pemerintah pusat.
Guntur menjelaskan bahwa hampir di setiap kunjungan kerja, petani menyampaikan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi tepat waktu. Namun, Pemprov Kaltim tidak memiliki ruang untuk melakukan intervensi langsung dalam proses penyaluran.
“Keluhan pupuk muncul terus-menerus, sementara daerah tidak punya kewenangan distribusi. Semua diatur dan dialokasikan oleh pusat,” ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut, Komisi II DPRD Kaltim mendorong adanya langkah taktis melalui komunikasi intensif dengan kementerian terkait. Guntur menilai pembenahan sistem pendataan, pengawasan, dan pola distribusi harus menjadi perhatian utama.
Salah satu opsi yang ia tawarkan adalah melibatkan badan usaha lokal seperti BUMDes atau koperasi desa untuk membantu proses distribusi di tingkat tapak.
“BUMDes memiliki kedekatan langsung dengan petani. Mereka bisa memverifikasi kebutuhan lapangan dan memastikan distribusi lebih akurat dan transparan, sambil memberikan nilai ekonomi bagi desa,” jelasnya.
Guntur juga menyoroti maraknya penyimpangan dalam penyaluran pupuk subsidi, mulai dari penjualan di luar harga ketentuan hingga distribusi yang tidak sesuai kuota.
Ia menegaskan bahwa pupuk subsidi diperuntukkan bagi petani, bukan untuk menjadi komoditas spekulatif.
“Pupuk ini bukan barang dagangan. Ketika pengawasan lemah, celah penyimpangan terbuka lebar. Karena itu, pola distribusi harus diperbaiki dan pengawasan diperketat,” tegasnya.
Menurutnya, perbaikan tata kelola harus dibarengi transparansi data, pemutakhiran daftar petani, hingga monitoring berkelanjutan agar program subsidi benar-benar memperkuat produksi pertanian di Kaltim.
“Kalau mekanisme distribusi dibenahi, dampaknya langsung terasa pada petani. Ini penting untuk menjaga ketahanan pangan kita,” tandas Guntur. (Adv/DPRD Kaltim)
