Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sarkowi V. Zahry, menegaskan pentingnya menjaga prinsip keadilan dan etika dalam menanggapi penunjukan tim ahli oleh Gubernur Kaltim.
Ia mengingatkan agar semua pihak menahan diri untuk tidak menilai secara negatif individu-individu yang ditunjuk, sebelum ada dasar hukum yang sah.
Sarkowi menyebut bahwa setiap kepala daerah memiliki hak prerogatif dalam memilih tim pendukungnya, termasuk tim ahli yang dianggap mampu mendukung jalannya pemerintahan.
Karena itu, ia menolak segala bentuk intervensi atau asumsi yang muncul sebelum proses kerja tim dijalankan.
“Kalau Gubernur menunjuk seseorang, jangan langsung dihakimi. Kita harus adil. Lihat dulu, apakah orang itu benar-benar punya masalah hukum atau tidak. Jangan membangun persepsi tanpa dasar,” tegasnya, Rabu (16/7/25).
Menurut legislator dari Partai Golkar tersebut, fungsi DPRD sebagai lembaga pengawas dijalankan setelah tim bekerja dan hasilnya terlihat. Penilaian hanya dapat diberikan berdasarkan kinerja dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik.
“Saya tidak mau masuk ke wilayah yang menjadi kewenangan Gubernur. Kita awasi saja hasilnya nanti. Kalau ada penyimpangan, baru kita bersikap,” lanjutnya.
Sarkowi menilai, budaya berprasangka tanpa bukti hanya akan menciptakan ketegangan yang tidak perlu dan bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.
Ia juga mengimbau agar masyarakat dan sesama pemangku kepentingan menghormati proses yang sedang berjalan.
“Yang kita butuhkan hari ini adalah ketegasan dalam bersikap, tapi juga kedewasaan dalam melihat proses. Biarkan tim bekerja dulu. DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasannya secara profesional,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah perbincangan publik soal sejumlah nama yang masuk dalam lingkaran tim ahli Gubernur Kaltim. Meski belum ada temuan hukum yang jelas, beberapa pihak menilai perlu adanya klarifikasi terhadap rekam jejak orang-orang tersebut.
Sarkowi berharap polemik ini tidak berkembang menjadi opini liar yang kontraproduktif terhadap jalannya pemerintahan.
“Kita harus memberi ruang. Kalau setiap kebijakan langsung dipertanyakan tanpa dasar, maka sistem tidak akan berjalan. Kita harus cerdas dalam berdemokrasi,” pungkasnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
