Samarinda -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan di beberapa sekolah di Samarinda menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sejumlah mahasiswa dan pemerhati kebijakan menyerukan agar anggaran program ini dialihkan ke sektor pendidikan, yang dinilai lebih mendesak. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak aspirasi masyarakat yang lebih membutuhkan pendidikan gratis dibandingkan makan gratis.
Anggaran Besar, Manfaat Dipertanyakan
Program MBG saat ini masih dalam tahap uji coba di delapan sekolah di Samarinda, mencakup TK, SD, SMP, SMK, hingga pesantren, dengan total 3.005 siswa sebagai penerima manfaat. Namun, besarnya alokasi anggaran yang mencapai Rp10-Rp15 ribu per porsi menuai pertanyaan. Apakah jumlah tersebut cukup untuk memenuhi standar gizi siswa?
“Kami sudah menerima aspirasi dari masyarakat. Banyak yang menyatakan bahwa mereka lebih memerlukan pendidikan gratis dibandingkan makan gratis,” ujar Samri Shaputra saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi kembali efektivitas program ini.
Seruan untuk Revisi Kebijakan
Tak sedikit pihak yang menilai bahwa dana yang digunakan untuk MBG sebaiknya dialihkan ke sektor pendidikan. Mahasiswa dan aktivis pendidikan menilai bahwa pendidikan gratis akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih signifikan dibandingkan pemberian makanan gratis yang bersifat sementara.
“Kalau pemerintah mau merevisi program ini, kami sangat setuju. Anggarannya bisa dialihkan ke program lain yang lebih bermanfaat, seperti pendidikan gratis,” tegas Samri. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa program MBG bisa menjadi sekadar janji politik tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.
DPRD Akan Terus Mengawal Kebijakan
Menyikapi polemik ini, DPRD Samarinda berkomitmen untuk mengawal kebijakan MBG agar anggaran yang ada digunakan secara efektif. Samri menegaskan bahwa kebijakan ini harus benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, bukan sekadar program populis yang kurang tepat sasaran.
“Kami berharap program ini dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai ada pemborosan anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih penting,” pungkasnya.
Dengan terus berkembangnya perdebatan mengenai program ini, masyarakat berharap agar pemerintah bisa mengambil langkah terbaik demi kesejahteraan generasi mendatang. (ADV)
