Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, mendorong agar forum koordinasi lintas wilayah dijadikan agenda wajib dan substansial dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa rapat kerja antarlevel pemerintahan tidak boleh lagi menjadi rutinitas formalitas yang minim hasil, melainkan forum strategis untuk menyatukan arah kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota.
“Forum seperti ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk membangun kesepahaman. Tidak cukup hanya hadir, tapi harus menghasilkan keselarasan nyata dalam program pembangunan,” tegas Syarifatul, Minggu (13/7/2025).
Menurutnya, keterlibatan langsung kepala daerah, sekretaris daerah, Bappeda, serta unsur legislatif dari berbagai tingkatan sangat penting agar perencanaan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Selama ini, kata dia, banyak program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang tidak saling terhubung, bahkan kerap tumpang tindih.
Ia menilai bahwa lemahnya sinergi antarpemerintah menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas pembangunan di Kalimantan Timur. Hal ini diperparah oleh proyeksi penurunan kapasitas fiskal daerah, dari sebelumnya Rp21 triliun menjadi sekitar Rp18 triliun dalam APBD Kaltim.
“Dengan anggaran yang makin terbatas, kita tidak bisa bekerja dalam sekat-sekat. Semua program harus disusun dan dieksekusi secara terintegrasi agar tidak terjadi pemborosan,” ujarnya.
Syarifatul juga menekankan bahwa forum rapat koordinasi tidak hanya penting untuk menyelaraskan program, tetapi juga menjadi alat untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi faktual di lapangan.
Ia mencontohkan bagaimana banyak program yang tampak baik di atas kertas, tetapi gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat karena miskin koordinasi sejak tahap perencanaan.
“Rakor lintas wilayah adalah ruang strategis untuk menghindari duplikasi dan memastikan bahwa setiap kebijakan punya dasar kebutuhan yang kuat,” tambahnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti pentingnya melibatkan sektor swasta dalam mendukung program-program unggulan pemerintah daerah, seperti pendidikan gratis dan pelatihan kerja berbasis kompetensi.
Sehingga, peran dunia usaha tidak hanya sebatas dukungan finansial, tapi juga menyangkut keterlibatan aktif dalam membangun kapasitas masyarakat.
“Kalau hanya mengandalkan APBD yang menurun, kita tidak akan bisa bergerak maksimal. Kolaborasi dengan sektor swasta wajib diperkuat agar program-program prioritas tidak mandek di tengah jalan,” ujarnya.
DPRD Kalimantan Timur, tegas Syarifatul, berkomitmen untuk mendorong terbentuknya pola kerja lintas sektor dan lintas wilayah yang lebih sinergis dan adaptif terhadap dinamika daerah.
Ia menyebut integrasi kebijakan sebagai kunci utama agar pembangunan daerah berjalan lebih efisien, terukur, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. (Adv Dprd Kaltim)
Penulis NA
