Samarinda—Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menaruh perhatian serius terhadap rangkaian insiden penabrakan jembatan yang kembali terjadi di Samarinda. Menurutnya, persoalan ini bukan kejadian tunggal, melainkan berulang dan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola lalu lintas sungai serta pengawasan pihak berwenang.
Ananda mengungkapkan, di awal tahun 2026 Jembatan Mahulu kembali ditabrak.
Sebelumnya, pada 2025, insiden serupa juga terjadi di Jembatan Mahakam, bahkan menyebabkan fender jembatan hilang dan tenggelam.
“Setelah kejadian itu, kami sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KSOP dan Pelindo, melibatkan Komisi II dan Komisi III. Waktu itu disepakati ada pergantian rugi melalui perbaikan fender Jembatan Mahakam oleh pihak penabrak,” ujarnya.
Namun, proses yang semestinya rampung pada tahun lalu justru molor. DPRD Kaltim, kata Ananda, hingga kini masih terus melakukan fungsi pengawasan terhadap KSOP serta pihak-pihak yang terlibat dalam insiden tersebut. Ia meminta agar progres perbaikan disampaikan secara terbuka, termasuk kendala yang menyebabkan pekerjaan belum selesai.
“Yang seharusnya sudah selesai tahun lalu, sampai sekarang belum juga rampung. Maka kami minta KSOP dan pihak berwenang lainnya rutin melaporkan progres perbaikannya, apa kendalanya, kenapa bisa berlarut-larut,” tegasnya.
Sebagai informasi, perusahaan yang terlibat dalam insiden penabrakan Jembatan Mahakam pada 2025 adalah PT BESdan PT Mitra Tujuh Samudera. Proses pemulihan fender dan dolphin jembatan tersebut sempat berlangsung berbulan-bulan dan menuai sorotan karena dinilai lamban.
Ananda menegaskan, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan secara serius, terlebih persoalan ini menyangkut keselamatan publik. Ia berharap KSOP dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dapat secara konsisten menyampaikan perkembangan perbaikan kepada DPRD agar pengawasan dapat dilakukan secara bersama-sama.
Lebih jauh, ia mendorong Komisi II dan Komisi III untuk tidak berhenti pada penyelesaian administratif semata. Menurutnya, akar persoalan dari maraknya penabrakan jembatan harus diusut tuntas.
“Jangan hanya berhenti ditabrak lalu ada ganti rugi. Cari sumber masalahnya, kenapa sering sekali ditabrak. Kalau memang ada aktivitas kapal tongkang di luar jam operasional, itu harus jelas: siapa yang memberi izin? Ini menyangkut keselamatan orang banyak,” ujarnya mengingatkan.
Terkait pengelolaan dan pengolongan Jembatan Mahakam, Ananda juga menyoroti kinerja KSOP. Ia menegaskan, sebagai pihak yang memiliki komando, KSOP harus menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Selain itu, ia mempertanyakan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari aktivitas pengolongan jembatan tersebut.
Berdasarkan informasi yang dilaporkan KSOP dari aktivitas pengelolaan Alur sungai Mahakam , hanya berkontribusi terhadap PAD sebesar Rp395 miliar dari PNBP, masih jauh dari optimal.
“Berapa sebenarnya kontribusi PAD yang kita dapat kan gak seberapa, jangan sampai aset daerah ini risikonya besar, tapi manfaatnya kecil. Jangan hanya serius ketika insiden terjadi, tapi harus serius juga dalam pengelolaan sehari-hari,” pungkasnya. (Mujahid)
