Andi Satya Adi Saputra, yang terpilih sebagai anggota termuda di DPRD Kalimantan Timur, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan akses pendidikan dan kesehatan tanpa biaya bagi masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari visi besar yang diusung oleh pasangan calon gubernur Rudy-Seno, yang bertujuan untuk mewujudkan program “gratispol”.
Andi Satya, yang merupakan seorang dokter spesialis obgyn, menjelaskan bahwa pengalaman dan latar belakangnya di dunia kesehatan memberinya pemahaman mendalam tentang betapa pentingnya pemerataan layanan medis di daerah.
Dalam jangka pendek, ia berencana untuk memperkuat puskesmas dan rumah sakit di daerah, serta memastikan bahwa BPJS Kesehatan dapat diakses lebih luas oleh masyarakat, termasuk yang berada di pelosok-pelosok Kalimantan Timur.
“Setiap warga berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi tentang keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat,” ungkap Andi Satya, Senin (11/11/24).
Tak hanya sektor kesehatan, Andi Satya juga menyoroti pentingnya pendidikan tanpa biaya di Kaltim. Ia berencana mendorong pengadaan seragam, buku, dan perlengkapan sekolah lainnya secara gratis, serta meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah dengan melibatkan tenaga pendidik yang lebih berkualitas. Selain itu, program beasiswa untuk siswa berprestasi akan diperbanyak agar lebih banyak pelajar di Kaltim yang bisa melanjutkan pendidikan tinggi.
“Untuk mewujudkan program ini, saya mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 4 triliun dari APBD. Angka ini diharapkan bisa mencakup biaya pendidikan untuk sekitar 170.000 pelajar dan mahasiswa di Kalimantan Timur, serta memperkuat sektor kesehatan di seluruh wilayah,”
“Walaupun tantangannya besar, terutama dalam hal pembiayaan dan pemerataan layanan di daerah-daerah terpencil, saya optimis dengan dukungan semua pihak, program ini akan berhasil dan membawa dampak positif bagi masyarakat,” tegas Andi Satya.
Sebagai anggota DPRD yang baru, Andi Satya berharap agar program “gratispol” ini tidak hanya berhenti pada rencana, tetapi benar-benar dapat diwujudkan melalui kerjasama antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. (ADV)
