PPU – Meskipun pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan angka kemiskinan ekstrem telah mencapai nol persen pada 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU menilai permasalahan kemiskinan secara umum masih menjadi tantangan serius.
Anggota DPRD PPU, M. Bijak Ilhamdani, menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak bisa mengandalkan bantuan instan semata. Menurutnya, bantuan tunai seperti yang diberikan kepada kelompok miskin ekstrem belum cukup untuk menciptakan perubahan struktural yang berkelanjutan.
“Bantuan tunai memang penting, tetapi itu hanya langkah awal. Tanpa strategi jangka panjang, kemiskinan tidak akan tuntas,” kata Bijak, Kamis (5/6/2025). Ia mencontohkan, penduduk dengan pendapatan di bawah Rp300 ribu dikategorikan miskin ekstrem, dan diberikan bantuan tunai Rp400 ribu. Namun demikian, menurutnya, hal ini tidak serta merta mengentaskan mereka dari kondisi rentan.
Bijak menilai, untuk memutus rantai kemiskinan, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan bertahap dan konsisten. Salah satunya melalui penguatan kapasitas fiskal daerah serta penciptaan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Ia juga menyoroti pentingnya memperluas lapangan kerja dan mendorong sektor-sektor ekonomi produktif agar masyarakat memiliki daya saing dan mandiri secara finansial.
Lebih lanjut, DPRD mendorong evaluasi terhadap efektivitas program bantuan sosial yang selama ini berjalan. Menurut Bijak, program tidak akan efektif tanpa disertai penguatan struktur ekonomi daerah.
“Tanpa penguatan ekonomi dan perluasan peluang kerja, bantuan tunai hanya akan jadi solusi sesaat,” pungkasnya. (adv)
