Samarinda – Gagasan pembangunan pabrik pengolahan sampah di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat sorotan positif dari anggota DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan. Ia menekankan bahwa inisiatif tersebut jangan hanya dipahami sebagai solusi terhadap krisis lingkungan, tetapi juga sebagai peluang menciptakan nilai ekonomi baru di tingkat daerah.
Menurut Firnadi, pengelolaan sampah yang selama ini masih mengandalkan pendekatan konvensional sudah waktunya diubah menjadi sistem yang lebih modern dan produktif. Salah satu bentuknya adalah dengan membangun pabrik yang tidak hanya menangani limbah, tetapi juga mengubahnya menjadi produk bernilai tambah, termasuk melalui pengolahan plastik dan limbah organik.
“Kita perlu melangkah ke tahap berikutnya. Sampah jangan hanya dikumpulkan dan dipilah, tapi harus bisa diolah hingga punya nilai ekonomi. Itu baru progresif,” ujar Firnadi, Selasa (8/7/25).
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak bisa dibebankan hanya pada salah satu pihak, karena sistem yang efektif butuh dukungan lintas wilayah dan kebijakan yang terpadu.
“Masalah sampah ini terlalu besar kalau ditangani sendiri. Harus ada pembagian peran yang jelas antara provinsi dan daerah, agar semuanya berjalan efisien,” tegasnya.
Firnadi mendorong agar pemerintah provinsi menjadi inisiator dalam pembangunan pabrik, sementara kabupaten/kota fokus pada penyediaan lahan dan jaminan pasokan sampah. Untuk mengatasi kendala anggaran, ia mengusulkan penggunaan skema bantuan keuangan (bankeu) dari provinsi kepada daerah.
“Pemprov bisa bangun pabriknya, daerah siapkan lahannya. Ini realistis, tinggal kemauan politiknya saja yang dimantapkan,” jelasnya.
Ia juga membuka kemungkinan pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusda sebagai operator utama. Model ini dinilai mampu mendorong industrialisasi pengelolaan sampah secara lebih cepat dan profesional, sekaligus menumbuhkan sektor usaha baru di bidang ekonomi sirkular.
“Kalau ada kejelasan sistem dan tanggung jawab, BUMD bisa dilibatkan. Ini akan memperluas jangkauan layanan dan membuka peluang kerja baru,” ujarnya.
Firnadi meyakini bahwa dengan perencanaan lintas sektor yang matang serta dukungan politik dari seluruh level pemerintahan, pabrik pengolahan sampah bisa menjadi ikon program pengelolaan lingkungan berbasis ekonomi di Kaltim.
“Kita bisa menyelesaikan dua hal sekaligus: krisis sampah dan perluasan ekonomi lokal. Tinggal bagaimana semua pihak bersinergi dan mulai bergerak,” pungkasnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
