Samarinda – Capaian pendapatan yang melampaui target ternyata belum cukup membuat pembangunan di Kalimantan Timur berjalan maksimal. Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menyoroti bahwa problem utama bukan pada besarnya anggaran, melainkan bagaimana dana tersebut dieksekusi secara tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, realisasi belanja daerah tahun 2024 belum mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif. Dari total anggaran Rp22,19 triliun, yang terealisasi baru Rp20,46 triliun atau sekitar 92,19 persen.
“Ini bukan hanya urusan teknis. Lemahnya serapan anggaran menunjukkan ada masalah dalam perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan,” kata Nurhadi, Selasa (8/7/25).
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan mencapai pendapatan hingga 104,07 persen dari target tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas program yang dijalankan. Beberapa pos pendapatan strategis seperti pengelolaan kekayaan daerah dan dana alokasi umum dinilai belum optimal.
Hal ini, menurut Nurhadi, mencerminkan belum kuatnya strategi fiskal di sektor-sektor penunjang.
Nurhadi juga menyinggung hasil evaluasi kinerja keuangan yang menunjukkan adanya 1.900 temuan dan 62 rekomendasi dari IHPPK. Meskipun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah diraih, ia menekankan bahwa substansi pelaksanaan anggaran harus tetap dikritisi.
“WTP bukan berarti tanpa masalah. Yang harus dilihat adalah seberapa jauh kebijakan anggaran berdampak ke masyarakat,” tegasnya.
Ia menyoroti angka kemiskinan Kaltim yang masih berada di 5,78 persen atau sekitar 221.340 jiwa. Bahkan, enam daerah mencatatkan tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Ia menilai, pendekatan yang dilakukan pemerintah belum menyentuh akar persoalan sosial secara menyeluruh.
“Intervensi sosial dan ekonomi harus diarahkan lebih tajam. Pola-pola lama tidak lagi efektif dalam menyelesaikan masalah kemiskinan,” ucapnya.
Tidak hanya soal kemiskinan, Nurhadi juga menyoroti sederet persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar yang belum tertangani. Ia mengungkapkan, setidaknya 11 isu publik yang belum mendapat solusi konkret, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan jalan dan pelabuhan, ketersediaan BBM untuk nelayan, hingga banjir di kota besar.
“Ini bukan keluhan yang baru muncul kemarin. Masyarakat sudah lama menyuarakannya. Pemerintah harus punya kemauan politik yang kuat untuk menuntaskannya,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan agar seluruh kebijakan pembangunan di Kaltim diarahkan selaras dengan visi besar nasional menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, perubahan siklus politik tidak boleh mempengaruhi arah kebijakan yang sudah dibangun secara strategis.
“Pembangunan tidak boleh bergantung pada siapa pemimpinnya. Yang dibutuhkan adalah kesinambungan visi dan program, agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh rakyat,” tutup Nurhadi.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
