SANGATTA – Pembangunan pos pemadam kebakaran (Damkar) di 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan signifikan akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi ini berdampak pada realisasi program keselamatan publik yang menjadi perhatian utama DPRD setempat.
Pandi Widiarto, anggota Komisi C DPRD Kutim, mengungkapkan hal tersebut dalam wawancara di Sangatta. Widiarto menyatakan bahwa komitmen bersama dengan pemerintah daerah terus dibangun untuk mengantisipasi kebutuhan ini sejak dini, meski dihadapkan pada kendala anggaran yang tidak mudah.
“Nah kita berharap komitmen bersama pemerintah juga menjadi bagian yang kami bangun, supaya sama-sama menyiapkan antisipasi sejak awal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Widiarto menjelaskan bahwa salah satu bentuk komitmen konkret tersebut adalah dengan merealisasikan pembangunan pos Damkar di seluruh kecamatan. Program ini dinilai penting untuk menjamin pemerataan layanan darurat kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur.
“Salah satunya membangun pos-pos Damkar di 18 kecamatan, dan tentu juga mudahan didorong dengan fasilitas penunjangnya,” tambah Pandi.
Namun, di sisi lain, Widiarto meminta semua pihak untuk memahami kondisi anggaran daerah yang sedang tidak optimal. Penurunan DBH memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian dalam menentukan prioritas pembangunan, termasuk untuk program pos Damkar ini.
“Itu juga ya kita harap maklum, karena memang situasinya sedang tidak baik-baik saja, ada penurunan DBH, jadi kami menyesuaikan secara prioritas, yang penting targetnya bisa tercapai dalam 2-3 tahun ke depan,” jelasnya.
Meski menghadapi kendala anggaran, Widiarto menegaskan komitmen jangka panjang DPRD untuk mewujudkan program tersebut. Komitmen ini mencakup tidak hanya pembangunan fisik pos Damkar, tetapi juga penyediaan fasilitas penunjang yang memadai.
“Tapi secara prinsip komitmen kita mau untuk pos pemadam kebakaran itu hadir di 18 kecamatan beserta fasilitas,” pungkasnya.
Dengan penyesuaian prioritas dan pengaturan ulang waktu pelaksanaan, target pembangunan pos Damkar di seluruh kecamatan diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun mendatang. Strategi ini diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi tantangan penurunan pendapatan daerah, sambil tetap mempertahankan komitmen untuk menyediakan infrastruktur keselamatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kutim. (ADV)
