Samarinda – Hingga Juli 2025, realisasi serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Samarinda tercatat baru mencapai sekitar 20 persen. Meski demikian, DPRD menilai kesiapan program sudah berada pada jalur yang tepat dan meminta agar pelaksanaan kegiatan prioritas segera dipercepat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyampaikan bahwa meskipun progres fisik dan keuangan masih rendah, namun dari sisi perencanaan kegiatan sudah 90 persen siap dilaksanakan.
“Memang realisasi anggaran masih sekitar 20 persen. Tapi untuk kesiapan pelaksanaan kegiatan, kami menerima laporan bahwa sebagian besar program sudah siap dieksekusi,” ujar Deni usai rapat kerja bersama Dinas PUPR, Senin (7/7/2025).
Deni menyoroti pentingnya mempercepat program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama proyek penanganan banjir seperti pembangunan sistem drainase dan kolam retensi. Menurutnya, DPRD mendukung penuh alokasi anggaran untuk program-program tersebut, asalkan perencanaannya akuntabel.
“Kami butuh data base yang lengkap dan jelas. Agar setiap langkah yang diambil berdasarkan fakta di lapangan, terutama menyangkut wilayah rawan banjir yang selama ini terus berulang,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, DPRD juga mulai menjajaki usulan kegiatan untuk tahun anggaran 2026. Deni menekankan bahwa semua perencanaan ke depan harus bersandar pada data yang bisa dipertanggungjawabkan, serta berdampak nyata.
“Kami tidak ingin program hanya mengulang pola lama. Harus tuntas dan menyelesaikan akar persoalan. Bukan sekadar tambal sulam,” tambahnya.
DPRD pun berkomitmen untuk terus mengawal seluruh proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, agar selaras antara rencana dan hasil yang diterima masyarakat.
“Legislatif dan eksekutif harus bekerja sinergis, agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga Samarinda,” pungkas Deni. (adv)
